tatakelola pemerintahan aceh

TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI PRASYARAT PEMBANGUNAN PERDAMAIAN ACEH  BERKELANJUTAN

Kita patut bersyukur dengan Rahmat Allah SWT.,yang telah mengizinkan Aceh terlepas dari penderitaan konflik perang internal dengan NKRI. Akibatnya Aceh kian terpuruk dalam segala aspek baik perekonomian, pendidikan, pembangunan, sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga penyebabnya, Aceh semakin ketingalan dari daerah-daerah lainya di indonesia.  Lebih kurang sembilan tahun yang lalu, Aceh sudah merujuk perdamaian sejak ditanda tanganinya perjanjian damai di helsinki, yang dampaknya lansung kita rasakan saat ini. Jika sedang berada di daerah Aceh, rasanya tidak percaya bahwa Aceh ini pernah mengalami konflik dan kemudian dihantam Tsunami beserta diterjang gempa yang begitu mahadahsyat, hingga harapan rakyat Aceh sirna dan terpuruk. kesedihan rakyat Aceh berlanjut dengan banyaknya korban jiwa dan kehancuran bangunan yang sangat luar biasa, sehingga semua dunia berduka akan bencana tersebut. Maha suci Allah SWT.

Pasca Tsunami, dengan izin Allah SWT., kota-kota  di Aceh bangkit menjadi kota megah dan mewah. dengan datangnya orang asing yang beramai-ramai ikut melakukan rehab rekon. Wajah kota di poles dengan indah dan nyaman. banyak kendaraan makin padat berlalu-lalang kesana-kemari. tanpa ada rasa takut akan bunyi senjata api, semua kota-kota di Aceh tanpa mengenal tidur atau beraktifitas dalam 24 jam yang dilalui. Dengan mencari kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita lihat pada cafe-café, warung dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tempat melepas kepenatan aktifitas, atau sekedar santai-santai sambil minum kopi, dan bahkan sebagian besarnya asyik dengan menulusuri dunia maya.

Tentunya hal ini tidak boleh di abaikan dengan begitu saja. untuk menjaga prasyarat pembangunan perdamaian agar tetap awet dan utuh, masih banyak hal yang perlu kita dalami dan pelajari secara bersama-sama. Baik dalam kurun waktu yang dekat maupun dalam kurun waktu yang lama. Sehingga prasyarat perdamaian tersebut dapat menjadi lebih efektif dan siap pada jenjang yang lebih matang. sehingga tidak ada lagi tangisan dan keluhan yang dirasakan masayarakat Aceh sendiri.

Banyak yang masih menghantui bumi serambi mekah ini. dimana negeri yang dijuluki negeri syariat islam, masih banyak masalah yang masih belum terselesaikan. khususnya masyarakat yang berada di pedesaan, minsalnya seperti angka kemiskinan yang tinggi. Sehingga tidak heran lagi, bahwa kejahatan meraja lela dimana-mana sampai-sampai bumi syariat islam ini di kenal sebagai daerah penghasil ganja dunia. betapa malunya jika kita menanggapi hal yang demikian ini. Tidak hanya itu, Sang koruptorpun bangkit merajalela demi mementingkan kepribadian diri sendiri. Membiarkan masyarakat kalangan rendah terjerumus pada tempat yang tidak layak. Seolah-olah hidup ini terasa bebas dari segala yang namanya kebejatan. Dikalangan lainnya, banyaknya pengangguran yang  lulusan Perguruan Tinggi tidak memiliki pekerjaan atau masih berada dalam posisi pengangguran dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang belum terpecahkan.

Kita semua berharap kepada Pemerintahan agar dapat menata atau mengelola pembangunan masyarakat Aceh sebagai prasyarat perdamaian dengan baik. kesejahteraan dan keadilan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, yang masih belum merasakan kehidupan yang layak, dengan memamfaatkan perdamaian di Aceh. Sedikit keringanan dengan damainya Aceh yang telah memperkecil dampak kemiskinan, mari kita lihat data berikut ini. Ketika semenjak dimasa konflik (2001). keluarga miskin di Aceh mencapai 40%. dari 4,2 juta penduduk Aceh. Sekarang angka kemiskinan di Aceh berkurang dari 26,7%.  pada tahun (2008) menjadi 23,5%. pada akhir tahun (2008). Namun jika di bandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional  sebesar 15,4%. Kemiskinan Aceh berada dibagian pedesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,3%. sedangkan di tingkat perkotaan kemiskinanya telah rendah yakni 16,6%. Namun sayangnya pertumbuhan  ekonomi di Aceh masih sangat minim ( -2,86) tahun 2009. Justru dalam keadaan damai pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4%. Padahal uang yang dulu disumbangkan oleh dunia selama rehab rekon lebih dari 75 triliun rupiah. Namun uang tersebut, sepertinya hanya numpang lewat saja, karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

Sampai saat ini, sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Aceh. Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 877.600 jiwa (55,89%) dari total tenaga kerja di Aceh, peningkatan tenaga kerja hanya terdapat pada sektor ini. Sementara untuk sektor lainnya mengalami penurunan tipis. Karena itu tampuk Pemerintahan  harus lebih fokus dalam membangun bidang ini. seperti pembangunan irigasi, pengembangan pertanian, dan memberi solusi untuk menjadikan petani cerdas dalam hal mengelola kebutuhan petani agar mampu meningkatkan perekonomian.

Pemerintah harus sigap menanggapi hal tersebut, jangan sampai dapat mengancam perdamaian di Aceh yang telah dipertahankan selama ini. Khususnya kepada  para Pemerintahan  yang harus sudah berfikir akan melalukan rehabilisasi terhadap semua masyarakat yang belum merasakan nikmatnya perdamaian, karena dari itu pemimpin yang baiklah yang memiliki ilmu dan iman yang memahami seegala keluh kesah yang selama ini di rasakan oleh masyarakat kecil di Aceh.  Seharusnya semua masyarakat Aceh mendapat kehidupan yang layak, untuk menjamin agar Aceh terhindar dari terjadinya konflik kembali. Sehingga dapat mengurangi resiko kejahatan yang menyebar dimana-mana. Sesuai dengan tujuan pembangunan, semestinya upaya yang dilakukan ditunjukan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi semua bentuk dan dimensi penderitaan manusiawi, terutama bagi kaum yang miskin dan menderita sehingga yang namanya kesejahteraan rakyat tercapai.

Kewenangan pemerintah dalam memberi pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Kesempatan ini diharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang berdampak pada kemakmuran rakyat. Perlu disadari bersama bahwa MoU Helsinki tanggal 15 agustus 2005. sembilan tahun yang lalu bukanlah akhir dari konflik yang terjadi di Aceh, karena konflik dapat terjadi di kemudian hari, jika kompenen Pemerintahan tidak senggup mensejahterakan rakyat. maka dari itu MoU Helsinki harus dapat di jadikan tonggak awal menuju perdamaian abadi. Tantangan perdamaian di Aceh masih konperensif dan banyak persoalan yang belum selesai yang dapat mengarah kepada damai yang berkelanjutan atau malah sebaliknya, gagalnya perdamaian. Jika angka pengangguran masih tinggi, maka tidak mungkin Aceh dapat menekan kemiskinan. harus kita ketahui bahwa kemiskinan adalah musuh utama perdamaian, karena perdamaian abadi bukanlah ditandai dengan berkurangnya identitas konflik bersenjata, melainkan perdamaian yang abadi selalu ditandai dengan berkurangnya angka kemiskinan.

Pembangunan perekonomian Aceh kedepan sangatlah harus diperhatikan secara mendetail. Pemerintahan dr. H. ZAINI ABDULLAH dan T.MUZAKIR MANAF yang berperan penting dalam perdamaian di Aceh. Harus memamfaatkan sebaik-baik mungkin, demi membuktikan visi dan misi demi membangun Aceh kedepannya. Pemerintahan harus membenahi moral di negeri serambi mekah ini. Terutama yang harus diperbaiki adalah moral para pejabat terlebih duhulu dari pada moral masyarakat. Moral yang ingin dibangaun disini adalah kejujuran yang monumental dan parlemen, dan bukan kejujuran konteporer dan sifatnya sementara tapi kejujuran yang sifatnya abadi. Sikap jujur ini harus dipraktekan dari jajaran teratas sampai yang paling bawah. Tentunya Aceh makin bersemangat dalam hal membangaun moralitas kejujuran dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Aceh baik rakyat biasa maupun Pemerintahan. Bila semua ini telah di praktekan insya Allah dengan izin Allah SWT. Dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh akan menjadi kemakmuran rakyat untuk kemajuan Aceh.

Banyak sikap yang harus dimiliki oleh Pemerintahan dalam mengelola perdamaian di tanah serambi mekah Aceh yang berkelanjutan. guna mencegah kembali terjadinya konflik karena masyarakat Aceh belum merasakan keadilan atau kemakmuran selama perdamaian berlansung. Berkenaan dengan Hal ini kita berharap kepada Pemerintahan agar mentauladani sikap kepemimpinan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri melainkan mementingkan rakyat yang dipimpinnya seperti sosok rasulullah SAW kekasihnya Allah SWT beliau hanya mementingkan kemaslihatan umatnya dari pada mementingkan diri sendiri, semua beliau lakukan demi keselamatan dunia dan akhirat untuk semua umatnya sampai-sampai saat rasulullah SAW hendak menjelang sakratul mautpun beliau masih memikirkan tentang umatnya . Dan masih banyak suri tauladan kepemimpinan yang baik dalam menjalankan kepemerintahannya seperti para khalifah rasyiddin, ummayyah, turki ustmani dan dan lain sebagainya, di dalam kitab suci Al-qur’an pun sangat banyak menjelaskan pedoman tentang cara memimpin atau menjadi pemerintahan dengan baik dan di ridhoi oleh Allah SWT. diantaranya terdapat pada Qs. Shad: 26 “hai daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama seorang pemimpin atau tampuk Pemerintahan adalah menegakan supremasi hukum secara hak. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinanya dengan hawa nafsu. Karena tugas kepemimpinan adalah tugas fisabillah dan kedudukannya pun sangat mulia.

Dalam mengelola Pemerintahan yang merakyat, guna demi menjaga keutuhan abadi dari perdamaian sebagai prasyarat, patutlah para pemerintah memahami sosiologis dan antropologis masyarakatnya, sehingga benar-benar memahami rakyat yang di pimpinya, jadi tugas dari pemimpin tersebut adalah  mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai aset dan kekuatan rakyat Aceh. Para pemerintah pun tidak hanya di tuntut untuk memiliki ilmu saja. melainkan di dampingi dengan iman untuk menghindari perbuatan yang negatif atau dapat mengendalikan diri dari bisikan syaitan terhadap kemakmuran masyarakat Aceh.

Pesan moral dari rakyat untuk para Pemerintahan Aceh agar dapat menjadi para pemimpin rakyat yang baik dalam mengelola pembangunan sebagai prasyarat perdamaian di Aceh guna mencapai kemakmuran semua masyarakat Aceh  :     

Sebagai seorang pemimpin harus selalu bertawakal kepada Allah SWT dan rasulnya serta rela berkorban baik secara lahir maupun batin, tabah dan sabar menahan cobaan dan ujian yang menghadang. Dan Pemerintahan harus aktif untuk mengetahui keadaan rakyat dan merasakan lansung penderitaan rakyatnya karena pemerintah harus melebihi rakyatnya dalam segala hal (keilmuan dan perbuatan, pengabdian, ibadah, keberanian  dan keutamaan sikap dan prilaku guna menjadikan perdamaian Aceh bersifat abadi dirasakan rakyat.

sekian dan terimakasih banyak.

Penulis

ADE PUTRA SETIAWANSYAH

No.hp 082272745101